Berita (150)

25 September 2010

Segenap sivitas akademika Fakultas Pertanian mengucapkan selamat kepada Wisudawan-Wisudawati yang diwisuda hari ini (Sabtu, 25 September 2010) dalam acara Rapat Senat Terbuka Wisuda II tahun akademik 2009/2010 di Gedung Auditorium Kampus Universitas Andalas Padang.

Wisudawan/i dari Jurusan Budidaya Pertanian

1. Moch. Luky Yulianto
2. Shinta
3. Dian Lestari
4. Nia Prastiani
5. Marde Syahni
6. Ira Fitrayanti
7. Edripal
8. Mia Amelia
9. Ayu Rasyida
10. Zikril Illahi
11. Beny Ismul Huda
12. Arfi Yanti
13. Fedri Ibnusina
14. Doni Satri
15. Desmawita
16. Yopi Pratama
17. Yesi Sumiati
18. Stevia Ramadhina
19. June Rori Yansa
20. Faisal Riza
21. Junnio Vallino
22. Amir Hamzah Dalimunthe
23. Muhammad Michael
24. Rahmanita Lestari

Wisudawan/i dari Jurusan Tanah

1. Iko Chandra
2. Suryanita
3. Rika Riyanti
4. Synthia Ona Guserike Afner

Wisudawan/i dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

1. Lolita Irwan
2. Fitri Ramadhani
3. Monika Wahyuni
4. Prima Yona
5. Eka Saputra
6. Roby Akbar
7. Edila Rusbina
8. Cindy Paloma
9. Ryka Nofri
10. Ira Yani
11. Innike Abdillah Fahmi
12. Lola Ramunika
13. Syafriyanti
14. Akmaliza Delfi
15. Kartika Lidya Marhamah Pane
16. Puspita Sari Sitompul
17. Ari Irawan
18. Farida Hanum
19. Rima Yunita

Wisudawan/i dari Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan

1. Fitria Trisnawati
2. Yanuar Miska
3. Ridha Hidayati
4. Amelia Hanifa
5. Zulfitrah
6. Fetrina
7. Syuifri
8. Adri Fuad
9. Rini Adriani
10. Morlewi Hutagaol

Wisudawan/i dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Non Reguler)

1. Dwi Indah Rama Febrini
2. Ayu Sriwahyuni
3. Syahrul Wadi
4. Ami Sukma Utami
5. Deki Arlan
6. Anita Siregar
7. Essa Ika Fitri
8. Rika Rahimon

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi 3,55 diraih oleh Benny Ismul Huda (No.BP. 06112008) dari Program Studi Pemuliaan Tanaman, Jurusan Budidaya Pertanian, sedangkan masa studi terpendek 3 tahun 11 bulan dicapai oleh dua orang Wisudawan, yakni Dian Lestari dan Nia Prastiani, keduanya dari Program Studi Agronomi, Jurusan Budidaya Pertanian.

29 April 2010

Fakultas Pertanian Unand mendapat tambahan satu orang Doktor baru bidang Ilmu Penyakit Tumbuhan (Fitopatologi) dari Program Pascasarjana Universitas Andalas setelah berhasil lulus dalam ujian terbuka disertasi yang berjudul "Keragaman Virus dan Peranan Rizobakteria Indigenus dalam Mempengaruhi Perkembangan Penyakit Virus Kuning Keriting Cabai" yang diadakan hari ini (Kamis, 29 April 2010) di Gedung E Kampus Unand. Beliau adalah Dr. Jumsu Trisno, MSi.


Selamat buat Pak Jumsu, semoga dapat meningkatkan pengabdiannya di Universitas Andalas, khususnya Fakultas Pertanian.

21 April 2010

Segenap sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Andalas mengucapkan selamat atas terpilihnya Prof.Dr.Ir. Helmi, M.Sc. sebagai Pembantu Rektor IV (Bidang Kerjasama) untuk periode 2010-2013. Semoga dapat membawa nama Universitas Andalas ke tingkat yang lebih terhormat dan lebih bermartabat di masa yang akan datang.

01 April 2010

Terhitung pukul 12.58 WIB hari ini, Kamis, 1 April 2010, Undang-undang BHP tidak berlaku lagi karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi menilai UU BHP tak selaras dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan ini dibacakan secara bergilirian oleh 9 hakim MK selama 3,5 jam di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, (31/3).


Dalam putusan setebal 403 halaman, MK memberikan 5 alasan mengapa MK menggugurkan eksistensi BHP.

1. UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain.
2. UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Tapi, realitasnya kesamaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai kesamaan yang sama.
3. Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam. Karena lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan.
4. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945.
5. Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.


(Sumber: http://hariansib.com/?p=117976)